Kemenag Membikin Standardisasi Mubalig Oleh Mui

Kemenag Membikin Standardisasi Mubalig Oleh Mui – Selesai Kementerian Agama (Kemenag) merilisi 200 nama mubalig yang terekomendasi, saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) merencanakan membikin standardisasi mubalig.

” Seandainya kami, kami dapat berikan baku, ” kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis, Selasa (22/5/2018) .

Standarisasi itu berwujud penilaian kepada banyak mubalig yang mendaftar. Penilaian dijalankan berdasar pada kualifikasi pendidikan, karya catat, rekam jejak di penduduk, rekam jejak digital, serta ketekunan pengamalan pengetahuan. Ini dapat serupa seperti cek administratif.

” Seperti orang seleksi administrasi. Kan mesti di uji, ” kata Cholil.

Selanjutnya, banyak mubalig yang sudah dicek kwalitetnya itu akan digolongkan berdasar pada kompetensi serta levelnya. Ada yang mempunyai kompetensi tingkat propinsi, nasional, serta internasional. Prasyarat mubalig berkualifikasi internasional merupakan kuasai isu-isu internasional serta sedikitnya dapat Bhs Inggris. Dengan kategorisasi itu, selanjutnya umat Islam dapat pilih mubalig sama sesuai kualifikasi yang dikehendaki atau diperlukan.

” Kelak ada sama dengan piagam (buat mubalig yang sudah distandardisasi MUI) , ” kata dia.

Terkait dengan daftar 200 mubalig keluaran Kementerian Agama (Kemenag) , Cholil menilainya Kemenag tdk mempunyai hak melaksanakan standardiasasi. Alasannya, Kemenag tidaklah kementerian yang mengatur satu agama saja, tapi mesti mengatur segala agama.

” Kemenag tdk mempunyai hak melaksanakan standardisasi Beberapa orang minta yang untuk MUI saja, bukanlah Kemenag. Dikarenakan seandainya Kemenag untuk, jadi bukan cuma Islam (yang diurusi Kemenag) , ” kata Cholil.

Bab ongkos yang dipakai ke banyak mubalig buat beroleh piagam standardisasi MUI, Cholil mengemukakan selanjutnya hal semacam tersebut terkait situasi aturan MUI. Dapat jadi kelak banyak mubalig dipungut ongkos standardisasi.

” Seandainya bayaran itu ya, seandainya kita mempunyai aturan ya tidak butuh. Seandainya benar-benar kelak butuh dijalankan uji, ya bayar. Kelak terkait bagaimana situasi di lapangan, ” kata dia.

Apa bedanya standardiasai mubalig ini dengan sistem beroleh sertifikat halal? Meskipun Cholil tdk pengen memanggil standardisasi ini jadi sertifikasi mubalig, tapi ada analogi yang serupa pada keduanya.

” Seandainya pingin jadi mubalig yang dianjurkan MUI, jadi silahkan mengusulkan standardiasi. Seandainya mengusulkan, jadi kita berikan standardisasi. Seandainya tidak mengajuka, ya tidak usah diberi, ” ujarnya.

Bukanlah artinya yang tdk mengusulkan standardisasi ke MUI merupakan mubalig yang tdk baik. Ini seperti sama makanan bersertifikat halal, bukanlah artinya makanan yang tdk bersertifikat halal dari MUI merupakan haram.

” Yg tdk mendapatkan sertifikat halal bukanlah artinya haram, tetapi dia cuma tdk mengusulkan, ” kata Cholil.

Ide ini tidaklah wacana mengawang-awang. MUI selekasnya mengontak sisi dakwah semasing Ormas Islam buat mengeksekusi gagasan ini.

” Kami telah mengontak sisi dakwah semasing, jangka waktu dekat 1 hari atau dua hari, kita dapat rapat masalah standardisasi mubalig, ” kata Cholil.