Jokowi Haus Pujian

Jokowi Haus Pujian – Ada yang ganjil dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam acara Pertemuan Mahasiswa Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/12/2018) tempo hari. Jokowi minta mahasiswa untuk mendemonya.

Akan tetapi, alih-alih ajukan rintangan, keinginan Jokowi malah menunjukkan dengan jelas jika ia ingin memperoleh animo atas kapasitasnya saat 4,5 tahun paling akhir.

“Saya tidak sempat didemo. Didemo, dong. Ada yang demo memberi dukungan begitu, lho. Tidak ada. Saya dilewatkan jalan sendiri, justru disebut antek asing. Ini bagaimana dibalik-balik,” kata Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memandang pengakuan Jokowi itu malah bisa mengebiri mahasiswa untuk mengemukakan aspirasinya. Pemerintahan Jokowi sendiri sempat melarang mahasiswa berdemo, diantaranya lewat surat edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomer 350/B/SE/2016 yang melarang mahasiswa membawa atribut universitas pada 4 November 2016 yang lalu.

“Potensinya sudah dimatikan sendiri oleh pemerintah,” kata Fahri pada reporter Tirto.

“Gerakan mahasiswa telah dilemahkan serta dimatikan. Jadi jangankan ingin memberi dukungan Jokowi, mengkritik juga telah tidak ingin,” lebih Fahri.

Jokowi menginginkan demo yang berbentuk memberi dukungan karena dia memandang saat empat tahun ini telah menjalankan beberapa keharusan melakukan perbaikan kesejahteraan penduduk, dari mulai mengambilalih Blok Mahakam serta Blok Rokan yang semula dipegang asing, sampai memperoleh 51 % saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Waktu mengemukakan permintaannya itu, Jokowi ikut menyentuh ‘kesuksesannya’ membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua jadi konstan. Pada 2015, harga BBM di Papua sampai Rp60 ribu – Rp120 ribu, tetapi saat ini harga nya telah seperti di Pulau Jawa serta Sumatera.

“Di Jawa, bensin Rp6.450 per liter. Naik Rp500 saja jadi Rp7.000 demonya dua bulan beruntun, naik Rp1.000 demonya empat bulan. Saya setiap hari didemo. Yang di Wamena 10 kali lipat tidak sempat demo. Beberapa hal semacam itu dipahami jika Indonesia tidak cuma di sini saja,” sambungnya.

Faldo Maldini, anggota Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memandang keinginan Jokowi itu tidak berkaitan dengan hasil kebijaksanaan yang sudah digerakkan Kabinet Kerja sampai kini. Faldo menyampaikan, di masa Jokowi, kegagalan wujudkan janji kampanye malah semakin banyak.

“Kalau pemerintah memang sungguh sukses, masyarakat tentu rasakan serta mengapresiasi dengan sendirinya. Saya pikir banyak bukti yang disembunyikan dari apakah yang diklaim sukses,” kata Faldo pada reporter Tirto.

Walau memandang lumrah, Faldo tidak setuju jika Jokowi menginginkan demo yang berbentuk memberi dukungan.

Demonstrasi, katanya, pada intinya berbentuk populer control. Masyarakat yang tidak miliki instrumen apa pun bisa lakukan memprotes dengan keinginan aspirasinya bisa didengar. Akan tetapi Faldo menyatakan pemimpin yang kuat semestinya tidak takut pada demo jenis apa pun.

“Dia justru buat jadi itu menjadi momen untuk terangkan progres pekerjaan pada rakyatnya, bukan justru menampik berjumpa dengan rakyatnya,” kata Faldo.

Jokowi sendiri memanglah bukan pertama-tama berharap suport dari mahasiswa. Pada acara peresmian Pembukaan Kongres XXXVI Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Bogor, Jawa Barat medio September 2018, bekas Wali Kota Solo dua periode itu minta mahasiswa mengawasi kerukunan serta konsentrasi pada pergantian global.

Selain itu, Wakil Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menjelaskan capres nomer urut 1 itu cuma ingin mahasiswa lebih netral melihat keadaan.

Karding menjelaskan, jangan pernah suatu yang sulit payah diperjuangkan Jokowi tidak disaksikan serta tidak di dukung.

“Itu berarti menggerakkan penduduk untuk netral mengapresiasi kapasitas. Beberapa hal yang baik kita animo, beberapa hal yang tidak baik kita berikan input. Janganlah yang hoax yang kita junjung demo,” kata Karding pada reporter Tirto di lokasi Sudirman, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Karding tidak mengingkari demo yang memberi suport sama juga dengan deklarasi suport. Akan tetapi semenjak awal, menurut Ketua DPP PKB itu, esensi dari demo serta deklarasi sama juga. Cuma ketidaksamaan bahasa saja.

Karding juga memandang Jokowi tidak dengan serius waktu minta hal tersebut.

“Janganlah lihat dengan harafiah. Itu bahasa simbolik yang kurang lebih utamanya, rakyat dibiasakan mengapresiasi suatu yang baik. Itu sekalian ketawa kok. Itu cuma kelakar supaya audiensnya suka,” kata Karding.

Sama Dengan Menjilat
Menyikapi permasalahan ini, Koordinator Pusat Tubuh Eksekutif Mahasiswa Semua Indonesia (BEM SI) Muhammad Fauzul Azim menyampaikan, mahasiswa pada intinya tidak bisa lakukan demonstrasi yang berbentuk memberi dukungan pemerintah.

“Bagi saya demo itu esensinya mengemukakan masukan rakyat serta mengkritik. Kritikan itu ialah simpati kita pada NKRI serta masukan itu ialah simpati pada rakyat,” kata Fauzul pada reporter Tirto.

Demonstrasi yang berbentuk memberi dukungan pemerintah, menurut Fauzul, malah bukan bentuk kasih sayang pada pemerintah, tetapi cuma mencari muka. Kepedulian malah bisa diejawantahkan dengan mengemukakan masukan bila pemerintah tidak berhasil atau lupa.

Fauzul mengatakan tempat mahasiswa ialah menjadi pengawas pemerintah serta kebijaksanaannya. Ia juga mengharap tidak ada mahasiswa yang menuruti keinginan Jokowi.

“Mahasiswa mesti jadi sosial kontrol serta pengawas serta reminder, pengingat serta pengkritik sebab menyukai terunggul pada pemerintahan ialah mengkritik serta menguraikan permasalahan, bukan justru memberi dukungan, menjilat serta memuji. Sebab pujian justru menjatuhkan, serta masukan itu bangun,” tegas Fauzul akhiri.