Indonesia Sudah Alami 3x Transisi Rezim Politik

Indonesia Sudah Alami 3x Transisi Rezim Politik – Indonesia sekurang-kurangnya sudah alami 3x transisi rezim politik : Orde Lama ke Orde Baru ke Reformasi. Akan tetapi, itu tidak dapat merubah seutuhnya peta kemampuan politik utama di negeri ini.

Pemain utamanya tetap miliki ikatan dengan kemampuan politik di rezim awal mulanya. Hal tersebut dapat tampak dari latar belakang historis enam partai yang tetap maju ke parlemen dalam 4x penentuan umum semenjak 1999 sampai 2014 : Golkar, PPP, PDIP, PKB, PKS (pada 1999 bernama PK), serta PAN.

Golkar serta PPP merupakan dua partai lama yang ikuti pemilu semenjak masa Orde Baru. Golkar jadi mesin politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan. Sesaat PPP merupakan partai yang tercipta dari fusi partai-partai Islam pada 1970-an.

Sedang PDIP, PKB, PKS, serta PAN dengan sah baru berdiri sesudah Reformasi 1998 tetapi mempunyai akar histori serta ideologi dengan kemampuan politik masa Orde Baru serta Orde lama.

PDIP berakar pada PDI yang berdiri atas fusi partai-partai nasionalis, sekuler, serta Kristen pada saat Orde Baru. Ketua Umum sekaligus juga pendirinya, Megawati, merupakan putri Sukarno, pemimpin Orde Lama.

PKB dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), salah satunya organisasi Islam paling besar serta sudah sempat jadi parpol kelompok Islam tradisionalis pada saat Orde Lama. PAN lahir menjadi buah ide politik aktivis Muhammadiyah, organisasi Islam yang berdiri semenjak 1912 serta miliki basis massa lewat instansi pendidikan serta penyembuhan. Sesaat PKS mempunyai pertalian historis dengan pergerakan Tarbiyah di kampus-kampus Islam pada saat Orde Baru.

Ulla Fionna serta Dirk Tomsa dalam Parties and Factions in Indonesia : The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering (2017) menilainya jalinan dengan kemampuan politik waktu lantas membuat partai-partai itu dapat menyesuaikan dengan skema pemilu Indonesia, yang makin ketat dari sekian waktu. (Seperti angka ujung batas parlemen makin bertambah dari 2 % pada Pemilu 1999 jadi 3, 5 % pada pemilu 2014.)

Cenderung yang sama, menurut Fionna serta Tomsa, juga tampak pada Partai Demokrat yang tetap maju ke parlemen semenjak 2004. Begitupun Gerindra serta Hanura semenjak Pemilu 2009. Ketiganya di pimpin oleh figur yang berkaitan dengan rezim militer Orde Baru.

Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang Ketua Umum serta Ketua Dewan Pembina Demokrat, sempat jadi Kasdam Jaya pada 1996 serta Ketua Fraksi ABRI di MPR pada 1998. Prabowo Subianto, sekarang Ketua Umum serta Ketua Dewan Pembina Gerindra, sempat jadi Danjen ke-13 Kopassus. Sesaat Wiranto, sekarang Ketua Dewan Pembina Hanura, sempat jadi Panglima ABRI serta Menteri Pertahanan (1996-1998) serta saat ini Menkopolhukam.

Dominasi sembilan partai itu jadikan daya tawar mereka di pemerintahan serta waktu pemilu termasuk tinggi. Akhirnya, partai-partai itu dapat mendesak pemimpin negara dipilih untuk mengikutsertakan mereka ke kabinet, walau tidak memberi support waktu pemilihan presiden. Mereka lebih leluasa mengarahkan support pada calon spesifik di pemilihan presiden yang dipandang sesuai dengan kebutuhan politik, terpenting berkaitan pos jabatan di pemerintahan.

Dua hal tersebut, menurut Serta Slater dalam Party Cartelization, Indonesian-Style : Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition (2018), jadi ciri “kartelisasi partai” ala Indonesia.

Slater memberikan contoh kartelisasi politik karena desakan partai parlemen dalam perombakan (reshuffle) kabinet Jokowi-JK. Menurut dia, Jokowi-JK yang cuma di dukung empat partai di parlemen dengan keseluruhan 37 % nada, pada akhirnya menarik PAN serta Golkar ke kabinet dengan konsesi jabatan menteri.

Kartelisasi politik di Indonesia, menurut Slater, bisa saja karena skema pemilu serta kemampuan oligarki yang membelenggu kekuasaan.

Dengan skema, Indonesia belumlah buka ruangan buat calon berdiri sendiri untuk pemilihan presiden, seperti Masalah 6A ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan capres-cawapres harus diusung oleh parpol atau kombinasi parpol.

Begitupun ketentuan ujung batas presiden yang digunakan semenjak Pemilu 2009 (20-25% nada partai politik) serta pemilihan presiden yang dilangsungkan sesudah pemilu legislatif. Dua ketentuan ini sangat mungkin partai politik lakukan tawar-menawar sebelum mensupport capres-cawapres spesifik, menurut Slater.

Sesaat bila merujuk latar belakang sembilan partai parlemen diatas, jelas mereka merupakan sisi dari oligarki kekuasaan.

Pertanyaannya, bagaimana hari esok kartelisasi politik Indonesia sesudah Pemilihan presiden 2019?