Aturan KPU TPS Bakal Di Kasihkan Daftar Nama Maupun Gambar Caleg Eks Tahanan Korupsi

Aturan KPU TPS Bakal Di Kasihkan Daftar Nama Maupun Gambar Caleg Eks Tahanan Korupsi – Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra mengemukakan, pihaknya tak kan berikan isyarat privat terhadap calon legislatif eks tahanan korupsi dalam surat nada di Pileg 2019.

Alasannya, KPU udah terlanjur selesaikan surat nada yg bakal digunakan disaat Pemilu 2019.

” Bila (isyarat) di surat nada tidak bisa. Dikarenakan udah kami peluncuran, umumkan, udah diputuskan begitu, ” kata Ilham di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018) .

Gak cuma itu, dia menyebutkan di surat nada Pileg tak tercantum poto seperti surat nada Pemilihan presiden. Ilham menjelaskan pihaknya sekarang tetap pertimbangkan penandaan pada calon legislatif eks korupsi di lokasi TPS.

Lanjut dia, umpamanya kelak di TPS bakal dikasihkan daftar nama maupun gambar caleg eks tahanan korupsi.

” Dikarenakan kelak bakal pengalaman kami di TPS-TPS itu kan ada daftar calon, ada DCT yg kami umumkan dengan nama serta gambar serta asal partai politik. Apa kelak kami dapat kasih isyarat, manakah calon legislatif koruptor itu bakal kami bicarakan seterusnya, ” ujar dia.

Disamping itu, dia mengemukakan pemberian isyarat calon legislatif eks korupsi itu tetap berubah menjadi pandangan yg tetap diulas serta ditetapkan.

” Tetap pandangan itu, menjadi belum juga menjadi ketentuan kalau itu bakal diumumkan, ” katanya.

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra mengemukakan, calon legislatif sebagai eks tahanan korupsi akanlah tetap dimasukkan ke daftar calon terus (DCT) . Perihal itu menurut ketentuan Mahkamah Agung (MA) yg membolehkan mereka berubah menjadi calon legislatif.

” Kita udah buat surat edaran terhadap KPU propinsi, kabupaten, kota kalau untuk calon legislatif yg terindikasi eks tahanan (korupsi) , itu di ijinkan dimasukkan kembali, ” kata Ilham di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018) .

Dia menyebutkan, beberapa nama calon legislatif eks tahanan korupsi itu mesti lewat beberapa syarat. Seperti, udah memberitakan status nya terhadap warga.

” Bila semua ketentuan beda udah tercukupi, calon legislatif yg eks tahanan koruptor itu bisa dimasukkan kembali sepanjang mereka penuhi persyaratan beda, ” ujarnya.

Ilham memaparkan, calon legislatif eks tahanan yg udah ajukan ajudikasi di Bawaslu langsung diakomodir oleh KPU. Umpamanya Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

” Kami cuma fasilitas banyak calon legislatif yg mengerjakan ajudikasi, umpamanya Pak Abdullah Puteh DPD. Namun bila yg gak, karena itu kita tak kan fasilitas, ” katanya.