Status Hukum Setya Novanto Di Larang Ke Luar Negeri

Status Hukum Setya Novanto Di Larang Ke Luar Negeri – Ketua DPR Setya Novanto di hindari pergi ke luar negeri sepanjang enam bln. ke depan.

” Udah mulai sejak tempo hari malam Dirjen Imigrasi terima Surat Permohonan Mencegahan buat tak pergi keluar negeri atas nama ayah Setya Novanto serta segera dimasukkan dalam System Kabar serta Manajemen Keimigrasian buat berlaku sepanjang enam bln., ” kata Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie waktu di konfirmasi Pada, Selasa (11/4/2017).

Tapi, Ronny tak memaparkan apakah permohonan mencegah pergi keluar negeri itu dijalankan bersangkutan dengan status hukum Setya Novanto. Waktu ini, Novanto sebagai saksi dalam masalah korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

” Seharusnya menanyakan ke penyidik KPK lantaran segala kompentensi dari penyidik KPK, ” ucap Ronny.

Dalam dakwaan eks Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Irman serta eks Direktur Pengelolaan Kabar Administrasi Kependudukan Sugiharto dalam perkara korupsi e-KTP, nama Setya Novanto seringkali terlihat sebagai salah satunya pihak yang berfungsi dalam pengadaan e-KTP dengan keseluruhan aturan Rp5, 95 triliun.

Setya Novanto misalnya dimaksud menghadiri pertemuan di hotel Gran Melia pada 2010 yang dikunjungi Irman, Sugiharto, Andi Agustinus dengan sebutan lain Andi Narogong, serta Diah Anggraini yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan itu Setnov menjelaskan bantuannya dalam bahasan aturan proyek aplikasi e-KTP.

Pada Juli-Agustus 2010, waktu DPR mulai mengupas Gagasan APBN 2011, Andi Agustinus berapakali bersua Setya Novanto, Anas Urbaningrum, serta Nazaruddin yang di kira sebagai representasi Partai Golkar serta Partai Demokrat yang sanggup mendorong Komisi II menyepakati proyek pengadaan KTP-E.

Sistem bahasan dapat dikawal fraksi Partai Demokrat serta Golkar dengan kompensasi Andi memberikannya bayaran pada anggota DPR serta petinggi Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai imbalan, Setya Novanto serta Andi Agustinus mendapatkan 11 prosen atau Rp574, 2 miliar dan Partai Golkar mendapatkan Rp150 miliar.

Tidak cuman Irman serta Sugiharto, KPK juga udah menentukan Andi Agustinus dengan sebutan lain Andi Narogong serta eks anggota Komisi II dari fraksi Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam perkara ini.