Ombudsman Beda Dengan Polisi Menangani Penyalahgunaan Wewenang

Ombudsman Beda Dengan Polisi Menangani Penyalahgunaan Wewenang – Polisi menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyelidikan itu tidak serupa dengan yang dijalankan oleh Ombudsman.

” Kan gini bentuk yang kita angkat merupakan terdapatnya bentuk penyalahgunaan wewenang, seandainya penyalahgunaan wewenang artinya ada kewenangan yang dilanggar dalam ketetapan penutupan jalan itu, ” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (5/6/2018) .

Pernyataan Adi di sampaikan buat menjawab pertanyaan wartawan masalah lanjut atau tidaknya sistem penyelidikan masalah pengaturan Tanah Abang kalau Pemprov DKI melaksanakan penilaian. Adi menjelaskan polisi fokus buat menyelidiki kerugian yang muncul akibatnya dugaan pelanggaran kewenangan itu.

” Kewenangan itu kan simak dari bagian adakah bentuk kerugian yang muncul, apakah penutupan itu menjadikan kerugian serta yang lain-lain, ” ujar Adi.

” Nah Ombudsman ini menilainya dari bagian umum serta itu menurut saya terutama waktu umum, penduduk rasakan ada bagian kerugian serta dari bagian kerugian itu ada bentuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, hal semacam tersebut yang kelak dapat kita dalami didalam sistem penyelidikan kita, ” sambung dia.

Berkenaan kesulitan pengaturan Tanah Abang ini, ada dua sistem pengecekan yang dijalankan oleh dua instansi tidak serupa, yakni Ombudsman serta Polda Metro Jaya. Ombudsman sudah menjelaskan penutupan Jalan Jatibaru itu melawan hukum. Pengecekan dijalankan menurut laporan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Kebon Jati Pasar Situs (blog) G Tanah Abang.

Ombudsman selanjutnya memberikannya referensi terhadap Pemprov DKI masalah pengaturan Tanah Abang itu. Pemprov juga disuruh bekerjasama dengan polisi berkenaan pengaturan itu. Polisi yang disebut di sini ialah Ditlantas Polda Metro Jaya.

Di bagian beda, Ditkrimsus Polda Metro juga terima laporan masalah penutupan Jalan Jatibaru itu. Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian yang memberikan laporan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam masalah ini, polisi sudah periksa Jack jumlah 2 x. Tidak cuman Jack, polisi juga sudah periksa lebih dari satu saksi, salah satunya Wakadishub DKI Sigit Wijatmoko serta Kasubag Aturan Perundangan Sektor Pembangunan serta Lingkungan Hidup Okie Wibowo.

Dalam perubahannya, penyidik Ditkrimsus Polda Metro juga memiliki rencana buat menyebut Ombudsman dalam rencana memahami referensi yang didapatkan terhadap Pemprov. Ombdusman dapat di panggil jadi pihak paka.